BERITAKU.ID, JENEPONTO – Negeri tanpa telinga, hingar bingar, campur aduk, hiruk pikuk, sepak terjang, benci dendam, silang sengketa, kacau balau.
Komite Pemuda Parlemen Sulsel Cabang Jeneponto menggelar aksi di depan kantor Dinas Pertanian Kab. Jeneponto pada 5 September 2019 lalu.
Aksi tersebut untuk meminta transparansi penyerahan bantuan sebesar Rp15.096.707.136.00 oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto sesuai dengan SK Bupati Kab. Jeneponto, namun anggaran yang cair hanya Rp13 Milliar untuk penyaluran bantuan terhadapa mesyarakat.
Transparansi Bantuan Menjadi Polemik
Anggaran telah terelisasi sebesar 13 M lebih menjadi polemik lantara ada beberapa poin yang tidak dipublikasikan, diantaranya:
- Tidak ada laporan pertanggung jawaban atas bantuan apa yang diberikan
- Diberikan kepada siapapun itu tidak diketahui
- Besaran yang berikan juga tidak diketahui
Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, barang itu dikemanakan dan buat siapa dan berapa jumlahnya??
Maka dari itu, KPP Sulsel Cabang Jeneponto mengajukan beberapa desakan:
- Mendesak Kejaksaan Negeri Kab. Jeneponto untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi pada Dinas Pertanian Kab. Jeneponto
- Mendesak Bupati Kab. Jeneponto untuk mencopot Kepala Dinas Pertanian Kab. Jeneponto beserta antek-anteknya
- Mendesak Bupati Kab. Jeneponto memperlihatkan SK penerima bantuan tahun 2016 pada Dinas Pertanian Kab. Jeneponto
Dari pihak Dinas Pertanian, Bambang ketika menemui peserta aksi, ia mengaku Kadis Pertanian sedang keluar daerah (Makassar) dan akan menyampaikan tuntutan peserta aksi tersebut setelah Kadis Pertanian kembali ke Jeneponto. Dan paling lambat hari Senin 9 September 2019 kemarin akan memanggil KPP untuk klarifikasi.
Namun sampai hari ini, Selasa 10 September 2019, belum ada komfirmasi dari pihak Dinas Pertanian.
“Pak kadis tidak ada, beliau lagi di Makassar, setelah tiba langsung saya sampaikan, dan Insya Allah paling lambat besok kita panggil KPP untuk klarifikasi, paling lambat Senin,” ucap Bambang, Kamis (5/9/2019).
Ketua KPP Sulsel, Andi Mustamu Arfa, SH meminta Bupati Jeneponto, Ikhsan Iskandar untuk mengevaluasi Kadis, Kabid dan Kasi Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto.
“Pak Bupati harus mengevaluasi Kadis Pertanian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi,” ujar Andi Mustamu Arfa, SH, Selasa (10/9/2019).
Ia juga sangat menyayangkan tindakan dari beberapa Kabi dan Kasi Dinas Pertanian yang tidak mau menemui peserta aksi.
“Kamis juga sayangkan beberpa kabid dan kepala seksi tidak mau menemui massa aksi,” kata Andi Mustamu Arfa, SH selaku Ketua KPP Sulsel.
