Dugaan Laporan Diperlambat, Indar Jaya Gandeng Kuasa Hukum

04/11/2019-Beritaku-202 dilihat

BERITAKU.ID, JENEPONTO- Genggam tanganmu jadi penawar kancah dedar erat kau ingatkan betapa tulusnya hatimu tentang nyaman rasamu dan rindumu dulu sesilauan matahari kali ini pun biasa terasa hilang, Senin, (4/11/2019).

Kepala Desa Palajau, Indar Jaya didampingi keluarganya mendatangi kantor Advokat Muhammad Nur, di Citra Land Kota Makassar, untuk melakukan koordinasi terkait kasus yang dilaporkan dipolres Jeneponto.

Kedatangan tersebut karena telah menduga laporannya lambat ditangani oleh pihak Polres Jeneponto, dan selaku korban ia meminta untuk pendampingan secara hukum.

Muhammad Nur selaku kuasa hukum Indar Jaya Bahctiar mengatakan bahwa oknum Polisi polres Jeneponto telah di laporkan ke Propam Polda Sulsel, karena menurutnya langkah tersebut itu tepat. Namun Laporannya bukan berarti untuk menjustifikasi seorang.

“Oknum polisi itu diduga tidak melakukan respon terhadap laporan masyarakat. Pelayanan ini adalah tujuan utama yang harus ditunjukkan. Kalau pelayanan itu tidak ada, wajar kalau masyarakat melapor kepada Propam Polda Sulsel,” kata Muhammad Nur.

Ia juga menduga, yang kemungkinannya lawan dari kepala desa tersebut adalah orang yang memiliki pangkat di institusi polri. Dan jika itu benar, bisa saja akan terjadi pelanggaran.

“Sebagai kuasa hukum Indar Jaya, kami akan menelusuri itu, kalau ada keterlibatan oknum polisi siapapun dia, baik itu Polres, Polsek kami akan laporkan di Propam Polda Sulsel dan akan melaporkan ke Kapolri jalur itu yang akan kami tempuh,” sebutnya.

Jebolan S-3 Jakarta ini melanjutkan bahwa proses hukum seseorang tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Penyidik punya kewenangan tersendiri untuk menentukan orang itu bisa tersangka atau tidak.

Dan kalau kasus perzinahan yang dituduhkan ke pada Indar jaya tidak dapat dibuktikan. Dan Pihak Kepolisian sudah mengeluarkan Surat Pemberhentian Penyidikan (SP3) sudah Selesai masalah.

“Mengatasnamakan ini dan itu untuk memunculkan kembali, tidak bisa lagi. Apalagi kalau hukum adat itu lebih di kedepankan, ini adalah negara hukum. Semua orang mengacu kepada budaya dan adat tetapi harus taat kepada hukum dan produk hukum,” tutup Muhammad Nur.

Penulis: Wawan
Editor:

PILIHAN Beritaku

Komentar