oleh

Istana – Istana Kerajaan di Indonesia yang Masih Ada di Pulau Sulawesi

-Budaya-40 kali dilihat

BERITAKU.ID, SEJARAH – Masa lalu menjadi bagian perjalanan sejarah bangsa Indonesia, saksi sejarah dalam perjalanan perjuangan salah satunya adalah peninggalan sejarah termasuk Istana Kerajaan yang masih ada hingga saat ini, berikut daftarnya:

1. Istana Mori, Morowali, Sulawesi Tengah

Istana Raja Mori terletak di atas bukit kurang lebih 25 m dari permukaan laut dengan luas lokasi 960 m2. Istana ini terdiri dari bangunan induk dan anak bangunan dibangun diatas pendasi beton ukuran tinggi maksimum 1,17 m dan minimum 1,08 m dari muka tanah.Secara administrasi rumah bekas Istana Raja Mori ini terletak di desa Kolonedale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah.

Dari kajian-kajian yang bersumber dari peninggalan leluhur yang didukung dengan kepustakaan yang ada, diketahui bahwa Kerajaan Wita Mori adalah kerajaan persemakmuran yang terdiri dari gabungan Kerajaan-Kerajaan/Wilayah Otonom yang mempunyai pimpinan sendiri-sendiri. Walaupun demikian, bahasa, adat istiadat serta silsilah Raja-Raja/Pemimpin yang pernah menduduki jabatan dapatlah diketahui bahwa mereka berasal dari satu keturunan ratusan tahun yang silam. Ikatan kekeluargaan ini yang merupakan pengikat solidaritas yang mendorong lahirnya kerajaan persemakmuran untuk membangun secara bersama-sama kesejahteraan dan pertahanan secara terpadu dalam menghadapi perang antar suku (Mengayau) dan menghalau ekspansi Kolonial Belanda yang mulai mencampuri urusan perdagangan di Teluk Tomori (Peristiwa Towi, 1948).

Dari beberapa kajian pula, baik yang berbau mitologi maupun cerita-cerita rakyat (folk tale), kisah Sawerigading yang turun temurun di kalangan tua-tua Wita Mori, dapatlah dikatakan bahwa Kerajaan Wita Mori merupakan pengembangan dari Kerajaan Luwu. Hal ini dipertegas lagi dengan adanya Upeti yang harus dikirimkan setiap tahun kepada Datu Luwu dari beberapa kerajaan Sulawesi Tengah bagian timur, antara lain Kerajaan Bungku, Mori dan Banggai. Saat itu, Kerajaan Wita Mori dipimpin oleh seorang Ratu bernama Wedange yang dibantu oleh Karua/Tadulako bernama Kello dan berkedudukan di Wawontuko (Puncak Tongkat). Pada waktu itu Raja Mori Wedange tidak mau menghadiri panggilan Datu Luwu untuk bertemu di Uluanso sehubungan dengan keterlambatan pembayaran upeti dan hanya menyampaikan pesan lewat Karua Kello bahwa “saya lebih baik memilih mati”. Sejak saat itu, Kerajaan Luwu mulai menyerang Kerajaan Mori yang dalam pertempuran sengit berhasil menaklukkan serta menawan Raja Wedange dan keluarganya serta Karua Kello di Palopo.

Sejak saat itu Kerajaan Wita Mori mengalami kekosongan Pemimpin dalam menghadapi serangan Pengayau sampai dengan tampilnya seorang tokoh legendaris, seorang Tadulako dengan gelar Tandu Rumba-Rumba bernama Rorahako. Rorahako mengumpulkan para Tadulako dari setiap anak suku di Wita Mori untuk menghadap Datu Luwu dan memohon agar Raja Wedange dibebaskan agar dapat kembali memimpin Kerajaan Wita Mori. Permohonan itu direstui oleh Datu Luwu. Namun, Wedange yang pada saat itu telah lanjut usia menunjuk anaknya Pangeran Anamba untuk menjadi Raja dengan syarat Kerajaan Wita Mori tidak lagi berkedudukan di Wawontuko, akan tetapi di suatu tempat yang lebih jauh ke pedalaman yaitu satu tempat yang bernama Pa’antoule (Petasia).

Walaupun hanya kerajaan kecil namun tercatat pula sejarah yang mengisahkan tentang peperangan kerajaan ini melawan Kolonial Belanda. Perang melawan pemerintah Hindia Belanda pertama kali terjadi pada tahun 1856 yang dikenal dengan Perang Mori Pertama (Perang Ensaondau) yang dipimpin oleh Raja Tosaleko yang pada saat itu telah mulai dapat menghimpun kekuatan setelah beberapa kali melakukan pembenahan dari struktur pemerintahan sebelumnya yang dianggap kurang memuaskan dalam mengurus kegiatan pemerintahan serta pertahanan keamanan kerajaan. Dalam perang Ensaondau tersebut, Belanda berhasil merebut dan mengibarkan benderanya di Benteng Ensaondau. Pasukan Belanda berhasil menduduki Tompira dan Benteng Ensaondau, membakar permukiman di Patongoa dan Wawontuko. Namun, ekspedisi pasukan Belanda ini dianggap kurang memuaskan karena telah banyak menelan korban dari pasukan militer serta mengeluarkan anggaran yang sangat besar, dan nyatanya Kerajaan Mori tetap berjaya menjadi satu kerajaan merdeka dan berdaulat penuh.

Perang besar lainnya, yaitu Perang Mori Kedua (Perang Wulanderi) yang dipimpin oleh Raja Marunduh (Datu ri Tana) pada bulan Agustus 1907. Perang ini berakhir dengan kematian Raja Marunduh Datu ri Tana setelah mendapat serangan dari pasukan Marsose di Benteng Wulanderi. Kematian Raja Mori ini menimbulkan duka yang teramat dalam bagi rakyat Mori. Hal ini menjadi titik terlemah bagi perjuangan rakyat Mori dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya. Rakyat Mori dirundung duka dan berkabung sehingga sangat sulit untuk kembali membangkitkan semangat untuk meneruskan perlawanan. Pada akhirnya atas kesepakatan bersama para Mokole dan Tadulako, seluruh daerah pertahanan mengibarkan bendera putih sebagai tanda pernyataan menyerah. Dengan demikian pasukan ekspedisi Belanda menyataka bahwa seluruh wilayah Kerajaan Mori telah berhasil ditaklukkan dan dikuasai pada 20 Agustus 1907.

Berdasarkan rekomendasi Bupati Poso Nomor 012/0152/DP tanggal 27 Mei 1997 tentang pemberian wewenang sepenuhnya Situs Istana Raja Mori kepada DEPDIKBUD. Surat pernyataan putera ahli waris Awolu Marunduh dengan ikhlas menyerahkan Istana Raja Mori ke Pemda Poso tanggal 5 September 1997.

2. Istana Banggai, Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah

Kerajaan Banggai klasik telah ada dan dikenal sekitar abad ke 13 M dengan nama Benggawi, di era kejayaan Kerajaan Mojopahit dibawah pimpinan Prabu Hayam Wuruk (1351-1389), dimana kerajaan Banggai saat itu telah menjadi bagian dari kerajaan Mojopahit, sebagaimana disebut pada seuntai syair dalam buku Nagara kertagama karya Mpu Prapanca. Dalam struktur Kerajaan Banggai klasik menurut Dr.Alb.C.Kruyt dalam studinya De Vorsten van Banggai, Kerajaan Banggai kala itu dipimpin oleh seorang raja yang bergelar Adi yang tinggal di Linggabutun yang terletak digunung Bolukan (sekarang Padang Laya) dan empat orang yang merupakan suatu dewan penasehat bagi Adi dan diberi gelar Tomundo Sangkap yang masing-masing mempunyai kekuasaan tertentu.Mereka inilah sejatinya pendiri Kerajaan Banggai. Secara berturut-turut disebut empat orang Adi yang memerintah sebelum Adi Lambal Polambal memerintah. Adi Lambal Polambal menjadi raja terakhir fase Kerajaan Banggai klasik. Selama ia memerintah sering terjadi perselisihan antar saudara di antara empat raja kecil (tomundo Sangkap) yang merupakan dewan penasehat bagi Adi, yang sukar untuk didamaikan oleh Adi Lambal Polambal.

Pada masa pemerintahan Adi Lambal Polambal inilah muncul seorang bangsawan dari tanah Jawa yang merupakan panglima perang Sultan Baabullah dari Kerajaan Ternate bernama Adi Cokro alias Adi Soko. Adi Cokro kemudian hadir sebagai sosok pembawa kedamaian atas gejolak internal Kerajaan Banggai, sehingga karena kebijaksanaannya, Adi Lambal dan keempat tomundo tersebut menawarkan pemerintahan kepadanya. Karena identitasnya sebagai sebagai seorang panglima perang Kesultanan Ternate inilah yang kemudian melegitimasi kerajaan Banggai sebagai bagian dari taklukan Kesultanan Ternate, meskipun Adi Cokro hadir tidak dengan cara konfrontasi militer melainkan menjalankan misi penyebaran agama islam. Adi Cokro kemudian naik tahta menjadi raja Banggai dengan gelar Mbumbu, sejak itulah gelar adi menghilang digantikan dengan mbumbu.

Masa Adi Cokro memimpin disinalah menjadi fase awal peradaban Kerajaan Banggai moderen, ia kemudian dianggap sebagai pendiri Kerajaan Banggai moderen setelah beliau sukses memperluas wilayah Kerajaan Banggai (klasik) yang sebelumnya hanya meliputi wilayah Pulau Banggai saja menjadi kerajaan utama (primus inter pares) dari beberapa kerajaan yang ada dengan menundukan kerajaan – kerajaan di Pulau Peling seperti Kerajaan Tokolong (Buko), Lipu Babasal (Bulagi), Sisipan, Liputomundo, Kadupang dan Kerajaan Bongganan, hingga sampai ke jazirah timur daratan Sulawesi dengan menaklukan Kerajaan Tompotika, Bola, Lowa, dan Kerajaan Gori-gori yang kemudian disebut wilayah Banggai darat (sekarang Kab.Banggai). Ia kemudian mengatur pemerintahan atas daerah-daerah kekuasaannya serta membawa masuk agama islam di seluruh wilayah kekuasaan kerajaan Banggai. Pulau Banggai tetap dijadikan pusat pemerintahannya, sementara itu Adi yang terakhir yaitu Adi Lambal Polambal diangkat kembali sebagai pelaksana pemerintahannya dengan memberi kepadanya jabatan Jogugu, sedangkan dewan penasehat, yaitu keempat raja (tomundo) kecil juga mendapat gelar kehormatan Pau Basal / Basalo yang lebih rendah dari tomundo.

Sebutan Pau Basal yang dalam bahasa berarti “anak besar” dianggap sebagai satu gelar kehormatan, karena membentuk suatu hubungan antara bapak-anak antara Mbumbu dengan keempat Pau Basal itu, daerah kekuasaan mereka ditentukan kembali dari gunung Bolukan dimana sang raja membangun sebuah istana untuk salah seorang istrinya. Tetapi dalam pembagian daerah itu diatur sedemikian rupa sama seperti para bapak leluhurnya, yakni para Tomundo. Keempat Pau Basal sangat dihormati oleh Mbumbu dan para penerusnya, mereka merupakan suatu dewan penasehat, yang pengaruhnya sama luasnya dengan kekuasaan Mbumbu.

Karena suatu hal, Adi Cokro kembali ke tanah Jawa, akibatnya kerajaan Banggai mulai mengalami kekacauan dan kevakuman pemerintahan yang cukup panjang. Dalam desertase Banggaische Adatrecht oleh Dr.JJ.Dormeier disebutkan bahwa pasca Adi Cokro, ada delapan orang Mbumbu berturut-turut yang memerintah Kerajaan Banggai. Tiga diantaranya tercatat sebagai Mbumbu dinaadat atau raja yang dibunuh. Krisis panjang ini baru berarkhir setelah putera Adi Cokro, Maulana Prins Mandapar memerintah. Setelah ayahnya, Mandapar kemudian dianggap sebagai Raja Banggai pertama dan yang terbesar, ia kembali menegakkan kekuasaannya di seluruh wilayah kekuasaan Kerajaan Banggai, mulai dari Pulau Sonit sampai ke Balingara dan dari Rata sampai ke Teluk Tomini serta mendirikan suatu pemerintahan pusat di Banggai.

Adapun mengenai status dan posisi Syukuran Aminudin Amir dalam sejarah Kerajaan Banggai bukanlah Tomundo yang terlegitimasi secara utuh dan sah oleh tata aturan hukum formil kerajaan Banggai, melainkan hanya sekedar sebagai Pelaksana tugas harian Tomundo Banggai tatkala Tomundo Banggai Nurdin Daud yang yang baru berusia 12 tahun dikukuhkan oleh Basalo Sangkap pada tahun 1939 pasca mangkatnya Tomundo Awaludin sebagai tomundo Banggai ke 19. Namun karena mengingat usia raja Nurdin Daud yang terlalu belia untuk melaksanakan tugas kerajaan maka ditunjuklah S.A.Amir yang saat itu menjabat sebagai Mayor Ngofa sebagai pelaksana tugas (Plt). Namun kemudian amanat itu dibajak dengan mengukuhkan diri sebagai Tomundo yang legal meskipun tanpa restu dan tidak melalui pengukuhan oleh Basalo Sangkap sebagaimana ketentuan konstitusi kerajaan Banggai.

Belum cukup sampai disitu pada tahun 1941 rekayasa sejarah Kerajaan Banggai itupun dimulai, setelah mengukuhkan dirinya sebagai Tomundo. Mengingat posisinya di dalam keraton kerajaan Banggai di Banggai yang tanpa legitimasi konstitusional sehingga tidak mendapat pengakuan dari Dewan Basalo Sangkap kala itu, maka atas dukungan kerjasamanya dengan Belanda yang berada di Luwuk, S.A. Amir kemudian dengan berani memindahkan ibu kota kerajaan Banggai ke Luwuk meskipun tanpa izin dan restu dari raja muda Nurdin Daud dan Dewan Penasehat Basalo Sangkap. Ia kemudian menyebut dan menamakan suatu tempat yang berlokasi di dalam kota Luwuk dengan nama Keraton. Rekayasa ini seakan-akan bahwa kerajaan Banggai benar-benar telah mempunyai bangunan keraton sendiri di kota Luwuk sebagai pusat pemerintahan kerajaan Banggai yang baru.

Akhir periode Batomundoan Banggai atau Kerajaan Banggai adalah ketika terjadi peralihan status wilayah Banggai dari sistem swapraja Banggai menjadi daerah tingkat II (Dati II) Banggai.

3. Istana Datu Luwu, Palopo, Sulawesi Selatan

Istana yang berlokasi di tengah Kota Palopo ini merupakan pusat Kerajaan Luwu. Istana ini dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda sekitar tahun 1920-an di atas tanah bekas “Saoraja” (Istana sebelumnya yang terbuat dari kayu dan konon bertiang 88 buah) yang diratakan dengan tanah oleh Pemerintah Belanda.

Bangunan permanen ini dibangun dengan arsitektur Eropa oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan maksud untuk mengambil hati Penguasa Kerajaan Luwu. Namun oleh kebanyakan bangsawan Luwu, tindakan ini dianggap sebagai cara untuk menghilangkan jejak sejarah Kerajaan Luwu sebagai Kerajaan yang dihormati dan disegani kerajaan-kerajaan lain di jazirah Sulawesi secara khusus dan Nusantara secara umum.

Istana Luwu menjadi pusat pengendalian wilayah Kesultanan Luwu yang luas oleh Penguasa Kerajaan yang bergelar Datu dan atau Pajung (Di Kerajaan Luwu terdapat 2 strata Penguasa/Raja yaitu Datu, kemudian di tingkat lebih tinggi Pajung). Di dekat Istana Luwu terdapat Masjid Jami yang usianya sangat tua dan keseluruhan dindingnya terbuat oleh batu yang disusun.

4. Saoraja Petta Ponggawae, Bone, Sulawesi Selatan

Sejarah mencatat bahwa Bone merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara pada masa lalu. Kerajaan ini didirikan oleh Manurungnge Ri Matajang pada tahun 1330 dengan gelar Mata Silompo’e.

Kerajaan Bone mencapai puncak kejayaannya pada pertengahan abad ke-17 di masa pemerintahan Latenritatta Towappatunru Daeng Serang Datu Mario Riwawo Aru Palakka Malampee Gemmekna Petta Torisompae Matinroeri Bontoala.

5. Saoraja Mallangga, Wajo, Sulawesi Selatan

Wajo merupakan salah satu daerah yang pernah dipimpin oleh kerajaan. Berbagai tradisi kerajaan pun masih dipertahankan hingga kini. Salah satunya adalah pencucian benda pusaka peninggalan kerajaan. Benda pusaka peninggalan kerajaan tersebut disimpan di Saoraja atau rumah raja (istana). Salah satu Saoraja yang dijadikan museum di kabupaten berjuluk Bumi Lamaddukelleng ini, yakni Saoraja Mallangga museum simettengpola.

Arsitektur Saoraja Mallangga cukup unik, bangunan berlantai dua ini merupakan perpaduan bangunan rumah khas bugis atau rumah panggung dengan bangunan khas Belanda. Saoraja ini dibangun sekitar tahun 1930, pada era kerajaan Ranreng Bettengpola ke-26, Datu Makkaraka yang juga dikenal sebagai ahli lontara.

Pembangunannya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun lebih. Sebagai bangunan peninggalan sejarah, Saoraja Mallangga kemudian diusulkan menjadi museum pada tahun 1993, dan diresmikan oleh Gubernur Sulsel, HM Amin Syam sebagai museum pada tahun 2004.

Bangunan ini memiliki filosofi yang menggambarkan kedekatan seorang raja dengan rakyatnya. Hal itu dibuktikan dengan tidak diperkenankannya ada pagar pembatas bangunan ini, tidak boleh menampilkan kemegahan atau terlalu besar, dan tidak boleh tinggi serta pintu harus selalu terbuka lebar. Bentuk bangunannya pun secara umum masih dipertahankan seperti pada awal didirikannya, hanya bagian atapnya yang telah 7 kali diganti.

Saat ini, Saoraja tersebut dihuni oleh salah seorang putra Datu Makkaraka, yakni H Datu Sangkuru yang bergelar Ranreng Bettengpola ke-27 bersama beberapa orang anaknya. Salah seorang putri Datu Sangkuru yang juga staf di Disporabudpar Wajo, Andi Cidda Minasa mengatakan, alasan awal Saoraja ini dijadikan museum karena khawatir peninggalan sejarah arung bettengpola musnah, sehingga Saoraja ini dijadikan museum untuk melestarikan barang-barang peninggalan kerajaan terdahulu.

Kini di Museum ini sering pula dimanfaatkan sebagai tempat untuk pagelaran seni tradisional Wajo, seperti Massure yaitu seni yang bercerita dalam bahasa bugis lontara dan diiringi musik tradisional.
Berbagai barang-barang peninggalan Arung Bettengpola yang dipajang di museum ini, seperti peralatan upacara adat, peralatan dapur, keramik antik, Serta berbagai jenis keris dan tombak.

6. Saoraja La Pinceng, Barru, Sulawesi Selatan

Saoraja La Pinceng merupakan salah satu rumah atau istana peninggalan kerajaan Balusu. Istana ini menjadi salah satu saksi perjuangan Kerajaan Balusu melawan penjajahan Belanda.

Awal mula kerajaan Balusu diperintah keturunan raja-raja Gowa. Namun ketika rakyat Balusu sudah tidak sudi lagi diperintah keturunan raja-raja Gowa, maka ketua adat kerajaan Balusu memohon kepada kerajaan Soppeng (Datu Soppeng). Permohonan ini untuk memberikan atau memperkenankan keturunan Datu Soppeng untuk menjadi raja Balusu. Namun semua anak laki-laki Datu Soppeng sudah memangku jabatan, maka diutuslah anak perempuannya, Tenri Kaware untuk menjadi Ratu Balusu.

Setelah Tenri Kaware memerintah kerajaan Balusu beberapa tahun, kemudian digantikan oleh puteranya, Andi Muhammad Saleh. Dalam masa pemerintahan Andi Muhammad Saleh, kerajaan Balusu dalam keadaan aman dan sentosa. Selain itu, kehidupan rakyat penuh kesehjahteraan dan hasil pertanian melimpah ruah. Raja ini terkenal sangat saleh dan berani, sehingga kemudian digelar dengan nama Andi Muhammad Saleh Daeng Parani Arung Balusu.

Atas jasa-jasanya dalam mempertahankan kerajaan Soppeng dari kehancuran atas serangan yang dilancarkan gabungan kerajaan Wajo dan Sidenreng (Musu Belo atau Perang Belo), dia diberi gelar ‘Petta Sulle Datue’. Gelar ini juga memberikan kesempatan kepada Andi Muhammad Saleh untuk menggantikan Datu Soppeng jika berhalangan dan diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai panglima perang di bagian barat kerajaan Soppeng. Dalam masa pemerintahannya, Andi Muhammad Saleh memindahkan pusat kerajaan dari Balusu ke Lapasu dan markas pertahanannya di Bulu Dua. Di Bulu Dua ini didirikan Saoraja Lamacan yang terkenal penuh dengan ukiran.

Saoraja La Pinceng sendiri dibuat pada tahun 1895 terletak di Dusun Lapasu atau Bulu Dua Kabupaten Barru. Ukuran Ale Bola atau bangunan rumah induk berukuran kurang lebih 23,50 x 11 meter. Jumlah tiang Saoraja La Pinceng sebanyak 35 buah dengan panjang sekitar 6,50 meter, dan lebar sekitar 5,50 meter. Selain itu, juga terdapat sembilan buah tiang dengan ukuran 3 x 3 meter. Selain itu, di dalam lokasi Saoraja La Pinceng terdapat pula beberapa bangunan antara lain, rumah jaga, panggung pementasan, kamar mandi dan sumur. Luas lokasi secara keseluruhan sekitar 4.000 meter persegi.

7. Istana Balla Lompoa, Gowa, Sulawesi Selatan

Istana Tamalate dan Balla Lompoa adalah sisa-sisa Istana Kerajaan Gowa yang sekarang berfungsi sebagai museum. Di dalamnya terdapat berbagai harta pusaka peninggalan Kerajaan Gowa pada zaman keemasannya. Istana Tamalate dan Balla Lompoa terletak bersebelahan dalam satu kompleks di Sungguminasa, Gowa. Jarak lokasi ini sekitar 15 kilometer sebelah selatan pusat Kota Makassar.

Bangunan ini sama-sama berbentuk rumah panggung. Warnanya coklat tua, seluruhnya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi. Tampak jelas usia bangunan ini tak lagi muda. Luas komplek adalah 1 hektare dan dikelilingi tembok tinggi.

Bangunan Istana Tamalate yang lebih besar dari Balla Lompoa adalah istana pertama Kerajaan Gowa sebelum kota raja dipindahkan ke dalam Benteng Somba Opu. Tapi Istana Tamalate yang sekarang berdiri di kompleks tersebut sebenarnya bukan bangunan istana yang asli karena yang asli sudah punah terkubur masa.

Istana replika ini dibangun pada saat Syahrul Yasin Limpo menjadi Bupati Gowa tahun 1980-an. Bahan dan ukurannya disesuaikan dengan aslinya berdasarkan kajian terhadap sejumlah naskah Makassar kuno (lontara) yang menceritakan tentang Istana Tamalate.

Sementara Balla Lompoa adalah istana asli Kerajaan Gowa yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-31, I Mangngi-mangngi Daeng Matutu, pada tahun 1936. Balla Lompoa dalam bahasa Makassar berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Fungsi Balla Lompoa adalah museum yang menyimpan simbol-simbol kerajaan, seperti mahkota, senjata, payung raja, pakaian, bendera kebesaran, serta barang-barang lainnya termasuk sejumlah naskah lontara.

Bangunan istana merupakan gabungan dari bangunan-bangunan utama dan pendukung yang saling terhubung. Bangunan dihubungkan dengan sebuah tangga setinggi lebih dari dua meter. Bagian depan bangunan adalah teras, lalu masuk ke ruang utama, dan ruang-ruang lainnya seperti kamar tidur yang pernah digunakan oleh raja.

8. Istana Malige, Baubau, Sulawesi Tenggara

Istana Sultan Buton (disebut Kamali atau Malige) meskipun didirikan hanya dengan saling mengait, tanpa tali pengikat ataupun paku, dapat berdiri dengan kokoh dan megah di atas sandi yang menjadi landasan dasarnya. Rumah adat Buton atau Buton merupakan bangunan di atas tiang, dan seluruhnya dari bahan kayu. Bangunannya terdiri dari empat tingkat atau empat lantai.

Ruang lantai pertama lebih luas dari lantai kedua. Sedangkan lantai keempat lebih besar dari lantai ketiga, jadi makin ke atas makin kecil atau sempit ruangannya, tapi di lantai keempat sedikit lebih melebar. Seluruh bangunan tanpa memakai paku dalam pembuatannya, melainkan memakai pasak atau paku kayu. Tiang-tiang depan terdiri dari 5 buah yang berjajar ke belakang sampai delapan deret, hingga jumlah seluruhnya adalah 40 buah tiang.

Pada bangunan Malige terdapat 2 macam hiasan, yaitu ukiran naga yang terdapat di atas bubungan rumah, serta ukiran buah nenas yang tergantung pada papan lis atap, dan di bawah kamar-kamar sisi depan. Adapun kedua hiasan tersebut mengandung makna yang sangat dalam, yakni ukiran naga merupakan lambang kebesaran kerajaan Buton. Sedangkan ukiran buah nenas, dalam tangkai nenas itu hanya tumbuh sebuah nenas saja, melambangkan bahwa hanya ada satu Sultan di dalam kerajaan Buton. Bunga nenas bermahkota, berarti bahwa yang berhak untuk dipayungi dengan payung kerajaan hanya Sultan Buton saja. Nenas merupakan buah berbiji, tetapi bibit nenas tidak tumbuh dari bibit itu, melainkan dari rumpunya timbul tunas baru. Ini berarti bahwa kesultanan Buton bukan sebagai pusaka anak beranak yang dapat diwariskan kepada anaknya sendiri. Falsafah nenas ini dilambangkan sebagai kesultanan Buton, dan Malige Buton mirip rongga manusia.

Editor: Sy

Indira Mulyasari

Komentar