oleh

Markonah (ingin) jadi Walikota

-Opini-24 kali dilihat

Penulis : Muhammad Zaiyani, IAI, AA.

Arsitek Danny Pomanto baru saja mengakhiri masa jabatannya sebagai walikota Makassar dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan karena peristiwa diskualifikasi beliau sebagai calon walikota dan kemenangan “kotak kosong” dalam kontestasi Pemilihan Walikota Makassar 2019-2024 menyebabkan Danny Pomanto meninggalkan “kursi kosong” walikota yang selanjutnya akan diisi oleh pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Gubernur Sulawesi Selatan.

Mengamati kekalahan (yang bisa dikatakan karena kekeliruan) Danny Pomanto dalam pertarungan memperebutkan kursi walikota, diam-diam telah menjadi triger bagi Markonah untuk ikut berkontestasi dalam perhelatan pemilihan walikota Makassar pada tahun 2020 melalui jalur independen. Markonah (juga) adalah seorang arsitek yang menggantungkan cita-citanya sama seperti arsitek-arsitek pendahulunya yang menjadi pejabat publik, Danny Pomanto, Ridwan Kamil, Trirismaharini, dengan segudang prestasi mereka dalam membangun kota mereka masing-masing. Demikian juga dengan Basuki Tjahaja Purnama yang berhasil membangun Kota Jakarta dan Joko Widodo dalam membangun Kota Solo. Mereka semua adalah tokoh-tokoh idolanya.

Sesungguhnya Markonah bukanlah “asli” Makassar (sama seperti Danny). Kakek buyutnya berasal dari Surabaya, tepatnya disekitar Genteng Kali Surabaya. Karena tugas negara-lah menyebabkan orang tua Markonah sejak tahun 50-an sudah bermukim di lorong Makassar. Bayi Markonah lahir bersamaan dengan peristiwa G 30 S PKI. Markonah kecil lahir dan besar di berbagai lorong di Makassar. Orang tuanya berpindah-pindah kontrakan hingga akhirnya memiliki rumah sendiri ketika Markonah sudah SMA.

Sekarang Markonah telah menjadi pengusaha real estate yang sukses. Karakternya sudah sangat “Makassar” dengan logat Bugis-Makassar-nya yang sangat kental. Berbekal dengan keahlian sebagai arsitek perkotaan, dan dengan inspirasi dari para tokoh idolanya di atas, ditambah dengan modal kapital (tentunya), Markonah berambisi untuk menjadi Walikota Makassar berikutnya. Dalam benaknya mudah lah untuk jadi walikota. Contek sana sini konsep-konsep yang sudah berhasil di beberapa kota di Indonesia, simple kan? Untuk maksud tersebut Markonah sudah melakukan riset-riset sederhana pada pelosok-pelosok Kota Makassar, mempelajari kelebihan dan kekurangan konsep-konsep kota Danny, serta membandingkan konsep-konsep pembangunan Kota Solo (era PJokowi), kota Jakarta (era BTP), Kota Surabaya (era Bu Risma), dan Kota Bandung (era Ridwan Kamil).

Setelah melalui riset yang panjang, berikut ini imajinasi penataan kota ala Markonah jika nanti terpilih menjadi Walikota Makassar :

Baca Juga:  Melawan Hoax: Era Millenial dan Bijak Bersosial Media

Pedestrian (Trotoar)

Walkability -tingkat kenyamanan, konektifitas, dan kualitas jalur pejalan kaki (trotoar/ pedestrian) di Makassar masih sangat rendah. Buruknya konektifitas dan kualitas jalur pejalan kaki mengakibatkan 21% korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia adalah pejalan kaki (WHO).

Penyebaran trotoar di Makassar tidak merata, demikian pula dengan pembangunan dan atau perbaikannya hanya pada titik tertentu saja, yaitu pada jalan primer saja. Trotoar di Makassar tidak pernah di desain atau setidaknya tidak pernah dilaksanakan secara komprehensif, melainkan setempat setempat saja didepan bangunan bangunan tertentu saja. Standard desainnya dan spesifikasi-nya juga tidak sama. Disamping penyebaran dan kualitas yang tidak baik, trotoar digunakan juga untuk tempat parkir kantor, contoh di depan BNI Sudirman, RS Labuang Baji, dll. Karena itu Markonah maju untuk memperbaiki itu sehingga Makassar menjadi kota yang ramah bagi pejalan kaki, mencontoh konsepnya BTP dan Risma.

Ruang Publik/ Ruang Terbuka Hijau
Alih-alih menambah ruang terbuka hijau di Makassar oleh pejabat walikota-walikota sebelumnya, beberapa ruang terbuka hijau yang ada justru berubah fungsi menjadi bangunan komersial.. Ada yang jadi hotel, pompa bensin, dll. Makassar masih sangat kekurangan Ruang terbuka Hijau dan atau Ruang Publik. Padahal menurut UU No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, RTH disyaratkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, dengan rincian 20% ruang publik tersebut dibangun oleh pemerintah dan 10% dibangun oleh swasta. Dengan luas kota 199,26 km2, Makassar seharusnya mempunyai RTH seluas 59,77 km2. Untuk mendapatkan angka tersebut, Markonah akan meng-create 153 alun-alun besar (setiap kelurahan mempunyai 1 alun-alun besar), 988 alun-alun yang lebih kecil (sesuai jumlah 988 RW), dan 4981 RPTRA (sesuai dengan jumlah RT). Dan karena alun-alun karebosi sudah berkurang luasnya, maka walikota Markonah akan membuat “karebosi” yang lain yang lebih besar sekaligus memindahkan zona pemerintahan provinsi dan pemerintahan kota pada kawasan yang masih mempunyai lahan kosong yang luas, sekalipun (mungkin) akan mengintervensi lahan-lahan di perbatasan Maros, Gowa, Takalar. Markonah tidak akan membebani dan menambah rusaknya icon pantai losari dan karebosi yang sekarang sudah rusak, melainkan akan membuat icon “karebosi” baru ditempat yang lain.

Baca Juga:  Memimpikan MRT di Makassar (Kota Metropolitan yang tidak punya Metro)

Mencontoh apa yang dilakukan oleh BTP di Jakarta, Markonah akan melibatkan swasta dalam bentuk CSR (Corporate Social Responsibility) untuk pembangunan RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) dan atau alun-alun sebagaimana yang dimaksudkan di atas.

Transportasi Massal

Dalam perencanaan perkotaan (urban planning), ketersedian transportasi publik yang baik merupakan bagian dari pembangunan perkotaan. Konsep ini harus dijalani oleh walikota sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakatnya.

Mengusung tagline “kota dunia yang dua kali tambah baik”, tidak serta membuat sistem transportasi di Kota Makassar menjadi setara dengan kota dunia lainnya, bahkan public transportation di Makassar termasuk buruk. Transportasi umum yang buruk menyebabkan masyarakat enggan untuk menggunakannya sehingga kepemilikan kendararaan pribadi mobil dan motor meningkat setiap tahun. Dan karena ruas jalan dan area parkir pertumbuhannya sangat kecil, menyebabkan macet dan keterbatasan lahan parkir.

Solusi yang terbaik menurut Markonah adalah mengedukasi dan membangun mind-set masyarakat untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi untuk aktivitas sehari hari dengan konsekuensi Pemerintah Kota Makassar harus mengendalikan pemakaian kendaraan pribadi dengan menerapkan pajak dan biaya parkir yang tinggi serta menyiapkan suatu sistem Transportasi Publik/ Massal yang memadai, nyaman, dan terjangkau. Dalam benaknya angkutan pete-pete yang ada saat ini harus diganti jadi Trem Kota (Light Rail Transit) dan Bus (sebagaimana yang dibuat oleh BTP di Jakarta) adalah cocok untuk Kota Makassar. LRT bisa bergabung dengan transportasi kota lainnya, terpisah dengan bus, eleveted (melayang), atau sub-way. Selain dari itu, transportasi air (sebagaimana yang dibuat oleh Risma di Surabaya) juga cocok diadakan pada kanal kota yang membentang dari Utara ke Selatan Kota Makassar.

“Sahuur…..sahuur….sahuur…..”, suara dari Toa Masjid Nurul Huda dekat rumah Markonah membuat dia tersentak dari mimpinya. Jam dinding menunjukkan pukul 03.30 dinihari, waktunya untuk siap-siap sahur. Sesungguhnya masih banyak konsep-konsep urban planning aplikatif yang cocok bagi kota Makassar (dalam benak Markonah) yang akan dituangkan dalam mimpi-mimpi selanjutnya.(*)

 

Wallahu a’lam bish-shawab.

Makassar 10 Mei 2019

Komentar