BERITAKU.ID, LUTRA – Kelemahan terbesar kita adalah selalu ingin terlihat kuat di depan orang-orang yang kita sayangi (Adimas Immanuel), Jumat (23/08/2019)
Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber APBD untuk membangun daerah, Dinas-dinas dibentuk dan dibiayai untuk meningkatkan PAD, idealnya PAD harus lebih banyak atau minimal seimbang dengan biaya dikeluarkan. sebab jiak tidak demikian maka Daerah akan mengalami kerugian.
Sisi untung rugi inilah yang menjadi pertimbangan salah satu Ketua Partai di Luwu Utara yang menyebabkan dirinya memberikan kritikan pedas terhadap Bupati Indah.
Karemuddin yang merupakan Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) angkat bicara soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Utara yang tidak mengalami peningkatan.
“Ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara (Karemuddin ) tidak capai target,” ujarnya
Karemuddin menudiang bahwa semua SKPD di Luwu Utara tidak berprestasi. “Bupati Lutra hebat di luar, tapi di dalamnya kosong” tegasnya
Ketua Komisi III DPRD Luwu Utara tersebut, juga menyoroti prestasi SKPD Pemkab Luwu Utara bahkan menurutnya, pendidikan Luwu Utara salah satu terendah di Sulawesi Selatan.
“PAD itu bocor, perhubungan bocor, pertambangan bocor, di pariwisata boleh jadi bocor. indikasinya tidak capai target. Padahal hitung-hitungannya, uji petiknya over target bisa,” katanya.
“Ngapain kita bikin Dinas pariwisata kalau pendapatannya puluhan juta setahun, terus pengelolaannya miliaran. Kasih jadi bidang saja itu,” tegasnya.
Ia melanjutkan dana operasional yang digelontorkan untuk SKPD harus berbanding lurus dengan capaian PAD.
Bapenda Luwu Utara Sebut Sejauh Ini Realisasi PAD Naik
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Luwu Utara memberikan klarifikasi atas tudingan PAD yang bocor melalui Sekretaris Badan, Iskandar, memberikan klarifikasi atas tudingan itu, Kamis (22/8/2019), di ruang kerjanya.
Iskandar mengungkapkan, per 31 Juli 2019, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Perhubungan realisasi PAD-nya malah meningkat. Khusus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Iskandar menyebutkan, setelah perubahan targetnya Rp 150.000.000, dengan realisasi Rp 142.415.000. Padahal, kata dia, sebelum perubahan realisasinya hanya Rp 129.702.000.
“Kita ini bicara data, dan kita punya data yang kami terima dari masing-masing Perangkat Daerah,” kata Iskandar di ruang kerjanya. Terkait Dinas Perhubungan, juga setali tiga uang, sejauh ini malah meningkat. Di sektor retribusi parkir tepi jalan umum, misalnya. Realisasinya Rp 175.820.000 dari target Rp 500.000.000 di perubahan.
Padahal, kata dia, sebelum perubahan realisasinya hanya Rp 167.698.000. “Makanya tadi saya juga kaget waktu baca beritanya,” ucapnya. Iskandar menambahkan, pihaknya, dalam hal ini Bidang Pendapatan, mempunyai tugas menginput, meminta laporan, dan mengontrol semua pajak dan retribusi dari masing-masing Perangkat Daerah.
“Tugas kami mengontrol pendapatan yang dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah, dan setiap bulan pula kami meminta laporannya untuk kami rekap. Nah, ketika ada penurunan atau kenaikan kami bisa langsung tahu. Lagian ini ‘kan masih berproses, masih tahun berjalan. Makanya terlalu dini kalau dikatakan PAD kita tidak mencapai target,” imbuhnya.
“Kami juga punya tim yang selalu turun ke lapangan. Nah, kalau dibilang ada kebocoran, lalu di mana kebocorannya, sementara ini juga masih dalam proses berjalan. Laporan yang masuk ini per 31 Juli 2019,” ujarnya menambahkan. Malah, kata dia, dari data yang masuk, rata-rata naik semua. “Bahkan realisasinya ada yang naik sampai 50%,” tandasnya.
