Beritaku.Id, Jakarta – Jika benar UN dihapus 2021, apakah bermakna pelajar tidak ujian? ternyata tidak demikian, sebab ada alat ujian lain yang akan diterapkan, (11/12/2019)
Terhitung tahun 2021, rencanya Mendikbud menghapus UN. Ikatan Guru Indonesia (IGI) memberikan dukungan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk kebijakan sistem Ujian Nasional (UN).
Pada tahun 2021, UN dihapus, itu bermakna bahwa tahun 2020 masih terlaksana.
Tanggapan IGI Tentang UN Dihapus
Muhammad Ramli Rahim (Ketua Umum IGI) menjelaskan, bahwa UN dihapus merupakan kebijakan yang relevan, dan harusnya dilaksanakan tahun 2020 atau sesegera mungkin.
(Sumber Foto : Kumparan)
“IGI lebih dari 10 tahun lalu sudah usulkan pengapusan. Jadi kalau kami lihat UN Dihapus sudah tepat, tapi harusnya sejak di 2020 bukan di 2021,” ujarnya dikutip dari Okezone, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Ramli menjelaskan, UN memang sedari dulu perlu dihapuskan karena tak memberikan manfaat bagi pembelajaran siswa. Malahan dampak negatif yang dirasakan siswa karena tekanan psikologis untuk bisa lulus. “Jadi UN ini memang tidak ada gunanya,” imbuh dia.
Menurutnya, hal perlu dilakukan untuk memperbaiki dunia pendidikan Indonesia adalah menghadirkan guru yang berkualitas, bukan dengan UN. Ramli bilang jumlah guru masih sedikit dari jumlah anak di Indonesia yang membutuhkan pendidikan.
Oleh sebab itu, dia mengharapkan pemerintah bisa semakin meningkatkan alokasi anggaran untuk pengangkatan guru.
“Sekarang 52% guru itu bukan PNS, artinya sudah sangat parah kondisi pendidikan kita. Jadi anggaran-anggaran yang mestinya tidak diperlukan yah mestinya dihapuskan, supaya konsentrasi pada anggaran untu pengangkatan guru,” paparnnya.
Bagaimana Tanggapan Wapres RI
Wakil Presiden Maruf Amin menyambut baik keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim yang mengganti Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter (SK) mulai tahun 2021.
Maruf Amin menjelaskan bahwa penilaian karakter nilai bagi para pelajar itu penting. Menurutnya hal tersebut mengukur kompetensi bagi siswa serta memiliki integritas.
Namun menurut ia kalau hendak mengganti UN harus ada alat ukur yang efektif sehingga dapat mengukur tingkat standar pendidikan di masing-masing daerah.
“Saya kira karakter nilai penting, karena pendidikan selain melahirkan, memiliki kompetensi juga memiliki integritas maka termasuk tata nilai,” kata Ma’ruf di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).
Maruf Amin sendiri belum mendapatkan informasi terkait sistem Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter (SK) mulai tahun 2021.
Karena itu, dirinya mengatakan bahwa sistem itu nantinya bisa diuji apakah mampu mengganti peran UN sebagai alat ukur kemampuan para siswa.
“Belum, saya baru tahu, nanti akan diuji memiliki bisa jadi alat ukur dan tingkat pendidikan,” ujarnya.
Maruf Amin mengungkapkan bahwa alat ukur tersebut penting untuk peningkatkan standar yang di masing-masing daerah.
“Itu keliatan kemampuannya. Enggak masalah ditiadakan tapi harus dikaji oleh Kemendikbud,” tandasnya.
Terkait dengan pengubahan itu diumumkan Nadiem saat Rapat Koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Efendi serta Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
Lalu apa itu Asesmen Kompetensi Minimun dan Survei Karakter?
Nadiem menjelaskan, AKM itu terdiri dari ujian kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi) dan kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi) yang digelar pada jenjang tengah yakni kelas 4,8, dan 11.
“Jadi kita kembalikan ke asalnya adalah utk penilaian sekolah penilaian sistem pendidikan. Itu makanya dilakukan di tengah jenjang dan alasan keduanya adalah agar itu memberikan waktu utk sekolah itu dan guru-gurunya itu melakukan perbaikan,” kata Nadiem kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
Nadiem kemudian menjelaskan survei karakter ditujukan untuk mengukur dan mengetahui karakter pribadi dan wawasan kebangsaan dari siswa.
“Pertanyaan yang personal saja mengenai apa opininya, mengenai topik topik gotong royong. Bhineka Tunggal Ika, tapi bukan gotong royong, bhineka tunggal ika yang ditanya tapi esensinya, behaviournya. Pengertian asas pancasila, jadi gak ditanya tentang sila. Sama sekali enggak,” ujar dia.
Kedua sistem pengganti UN ini baru akan diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per tahun 2021.
Tetap saja ada alat ukur kemampuan siswa, UN Dihapus naun diganti dengan, Assesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survey Karakter (SK), hanya saja standar operasional proesdur (SOP) pelaksanaannya, masih dalam pembahasan
