Eksploitasi Perawat di RSUD Mamuju
Oleh : Abdul Haris
Penulis Buku Era Transisi Keperawatan
10 Desember 2018 adalah momentum menarik untuk perawat yang bekerja di RSUD Mamuju.
Ada hal yang menjadi kajian menarik buat mereka para pekerja seragam putih-putih di Instansi pemerintah tersebut.
Rasio tenaga kerja di Rumah Sakit dengan jumlah tenaga sukarela dan honorer menjadi persoalan dan berdampak sitemik.
Kepada kesejahteraan para pekerja dengan biaya kuliah mahal namun dibalas dengan upah terima kasih saja.
DPD PPNI Mamuju memberikan respon kepada anggontanya untuk melakukan perapihan dan penertiban tenaga honorer dan sukarela. Entahlah makna penertiban tersebut apakah menarik secara langsung dari RSUD dengan melakukan razia atau apa.
Edaran RSUD Mamuju
Namun edaran DPD PPNI Mamuju rupanya mengusik pihak manajemen rumah sakit (jika benar) dengan membuat edaran yang nadanya menekan para pekerja.
Pada kondisi ini, kebijakan direktur harus dihargai untuk mengamankan pelayanan kepada klien (pasien) yang dilayani.
Namun, secara hukum moril Direktur Rumah Sakit harus bertanggung jawab dengan segala bentuk eksploitasi ini.
Akan lahir asusmsi bahwa ekploitasi di RSUD bukanlah niatan direksi, sebab mereka para honorer atau kontrak datang menawarkan diri untuk bekerja.
Pernyataan kalimat diatas juga tidak selamanya benar, sebab pihak rumah sakit memanfaatkan tenaga putih-putih ini.
Dengan memberikan jadwal dinas sama dengan ASN namun digaji di bawah UMP. Jelas itu eksploitasi dan semua bentuk eksploitasi adalah melanggar hukum.
Edaran pada point ke empat jelas tekanannnya, semoga kita bisa memahami kajian dari edaran tersebut bahwa ada pasal yang dilanggar.
Editor: Sy
