Beritaku.Id, Makassar – Kebijaksanaan adalah seni membuat titik tanpa membuat musuh (Isaac Newton), Kamis 5/12/2019.
Jika mengutip pernyataan Isaac Newton. Maka bisa jadi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dianggap tidak bijaksana dihadapan para aktifis di Makassar (Sulsel). Setelah kasus menjebloskan aktifis yang mempersoalkan BPJS beberapa waktu lalu di depan gubernuran, oleh gabungan aktifis.
Nurdin Abdullah Di Mata Mahasiswa
Kini teriakan yang menganggap bahwa Nurdin Abdullah bersikap tidak mampu mengayomi para mahasiswa dari gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati lingkungan.
Beberapa waktu lalu melakukan aksi demonstrasi didepan kantor Gubernur Sulsel. Namun aspirasi mereka tidak pernah direspon baik oleh pihak pemerintah provinsi dibawah kepemimpinan Nurdin Abdullah.
Dikonfirmasi oleh Beritaku.Id apakah Gubernur Sulsel itu otoriter?
Aktifis LSM Jatam yang fokus pada lingkungan berkomentar “Yah bisa dibilang otoriter. Karena beberapa aksi mahasiswa dan LSM di gubernuran sama sekali tidak pernah direspon baik”
“Aslinya memang otoriter. teman-teman yg pernah aksi di gubernuran banyak yg dipermasalahkan” Ujar Bintang. Aktifis dengan gaya santun dalam setiap berkomunikasi.
“Kami pernah melakukan aksi selamatkan pesisir. Ini hubungannya dengan perlindungan lingkungan, tapi Gubernur seakan tidak peduli dengan aksi kami, jelas kami sayangkan” lanjutnya.
Kecaman juga datang dari aktifis di Palopo, saya selaku jendral lapangan Aliansi mahasiswa kota Palopo (Amkop).
Sangat menyayangkan pristiwa pemukulan atau tindakan refresip terhadap mahasiswa Makassar. Yang melakukan aksi unjuk rasa didepan Polrestabes Makassar terkait penangkapan aktivis yang juga merupakan sebuah bentuk pembungkaman.
“Karna ini jelas seuatu bentuk pembungkaman yang di lakukan oleh pihak kepolisian. Saya juga mengecam keras pengkapan aktivis di kota makassar. Segera bebaskan aktivis yang di tangkap” Ungkap Rudy Curiting.
“Stop pembungkaman Mahasiswa. itu yang saya harapkan selaku jendral lapangan dari aliansi mahasiswa kota palopo. Yang juga tadi melakukan aksi unjuk solidaritas di Mapolres Palopo terkait pengkapan aktivis di kota Makassar” Lanjutnya.
Sekedar diingat bahwa tindakan pemukulan di depan polrestabes adalah aksi solidaritas mahasiswa karena sesama aktifis. Sitangkap akibat aksi didepan Gubernuran mengenai kenaikan iuran BPJS.
“Jadi sumbu masalah ini adalah laporan pihak gubernuran karena aksi mempersoalkan BPJS, beberapa aktifis ditangkap.
Karena penangkapan tersebut, maka dilakukan aksir solidaritas, ternyata aksi ini berujung tindakan kekerasan oleh aparat”. Jelas Akitifis dari tanah Luwu tersebut.
Kecaman juga dilontarkan oleh aktifis Makassar, Asrul Syam.
Kalau pemerintah tidak mampu terima demo secara baik tentu pemimpin tersebut akan dipertanyakan kredibilitasnya. Apalagi terkait kepentingan masyarakat yg mereka perjuangkan oleh mahasiswa.
“Tentu sangat miris melihatnya siapapun pemerintahnya saya anggap gagal” Jelas Asrul
01 Polda Sulsel Kalau Tidak Mampu Membina Anggotanya, Lebih Baik Mundur Saja.
Oleh : Rahmat Ardiansyah, Mantan Panglima Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM)
Arogansi ditubuh kepolisian kembali terjadi di wilayah Polda Sulawesi selatan, belum kering luka mahasiswa yang di pukul tameng serta di gilas baracuda dikota makassar bebera bulan lalu.
Kini tindakan represif itu kembali terjadi didepan markas Polrestabes Makassar, kemarin (4/12/2019).
Sikap represif aparat seperti itu sangat mencoreng nilai-nilai luhur sulawesi selatan, Sipakatau, Sipakainge & Sipakalabbi. Nampak tak dimiliki segelintir oknum-oknum kepolisian Polda Sulsel.
Sungguh ironi, jika Kapolda Mas Guntur yang tak lain adalah putra daerah dianggap gagal dalam mengimplementasikan. Nilai-nilai luhur itu kepada anak buahnya.
Polda harusnya evaluasi bawahan
Rentetan kejadian kekerasan aparat kepada pengunjuk rasa di sulawesi selatan akhir-akhir ini makin memprihatinkan.
Kapolda semestinya sudah harus melakukan evaluadi total kepada bawahannya, khusunya kepada Kapolres & Kasatreskrim Polrestabes Makassar.
Jika cara-cara penanganan aksi unjuk rasa acap kali mengedepankan kekerasan maka justru akan terus memancing gerakan yang lebih besar.
Demokrasi yang di intimidasi justru akan melahirkan perlawanan yang lebih massif, itu sudah rumus baku yang tak bisa ditawar-tawar. Seharusnya aparat polisi yang kerap mengedepankan tindakan represif. untuk belajar lagi tentang sejarah gerakan reformasi 98, adanya institusi Polri yang berdiri sendiri karnah buah dari perjuangan demokrasi.
Jika hal-hal seperti ini saja tak dipahami seorang polisi maka bagaimana kita bisa bersinergitas dalam mewujudkan stabilitas keamanan serta kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum? Kejadian represif akhir-akhir ini harus betul-betul menjadi pelajaran penting kepada Kapolda Sulsel, jangan sampai ada bawahan yang bertindak diluar koridor SOP pengamanan unjuk rasa. Sekali lagi, Kapolda harus evaluasi total Kapolrestabes Makassar beserra jajarannya.
