Pentingnya konsideran sidang dalam menetapkan mufakat bersama yang memiliki dasar hukum dalam sebuah organisasi, bagaimana susunan dan caranya?
Beritaku.id, Organisasi dan Komunikasi – Terdapat banyak kegiatan dan agenda kegiatan lembaga.
Oleh: Luluk Fadiyah (Penulis Organisasi & Komunikasi)
Begitu juga kegiatan-kegiatan yang ada di Indonesia. Di antaranya kegiatan yang bersifat militer, politik, sosial dan kegiatan lainnya harus berdasarkan keputusan bersama yang melalui tahapan musyawarah atau rapat.
Karena, suatu keputusan berdasarkan pemikiran bersama, untuk menghindari timbulnya, pertentangan di antara anggota atau kelompok yang memiliki kepentingan tersendiri. Dan menjaga kesatuan antar kelompok.
Dalam memutuskan suatu aturan atau undang-undang. Suatu negara akan membahas rancangannya terlebih dahulu. Setelah itu akan langsung mengembangkan pokok-pokok, dari sebuah rancangan lalu melakukan pembahasan.
Kemudian, melakukan beberapa kajian sebelum akhirnya membahas secara matang, pada sebuah sidang yang akan di hadiri oleh berbagai perwakilan dari organisasi.
Dalam berjalannya sebuah sidang juga tidak pasti akan berjalan dengan baik dan lancar, tak jarang banyak menemukan hal-hal yang akan menimbulkan pro dan kontra.
Baru-baru ini, Indonesia juga sempat terjadi masalah tentang, pengesahan Undang Undang Cipta Kerja yang mendapat respon kurang baik dari masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa dan pelajar.
Sebuah undang undang di resmikan melalui sidang yang telah melalui berbagai tahap riset dan kajian secara matang, namun apakah itu bisa menjamin tercapainya tujuan dari organisasi tersebut?
Entahlah, Bahkan Sampai saat ini, pengkajian Undang Undang Cipta Kerja masih tetap di bahas, sebab di Indonesia dalam menerapkan undang undang masih banyak pihak yang belum mempunyai kesadaran akan undang undang yang berlaku.
Baca juga beritaku: Organisasi Profesi Guru, Definisi, Sejarah, Golongan & Kode Etik
Pengertian Konsideran Sidang
Konsideran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti pertimbangan yang menjadi dasar penetapan sebuah keputusan, peraturan dan yang lainya.
Segala keputusan atau peraturan yang akan terbit harus melalui berbagai pertimbangan dan penilaian secara matang, hal tersebut tentunya tidaklah mudah.
Dalam prosesnya konsideran sidang, banyak terjadi adanya, beberapa pihak yang tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, namun ada juga pihak yang sepemikiran dengan pertimbangan tersebut.
Sehingga, untuk menemukan hasil akhir dari sebuah pertimbangan membutuhkan suatu komunikasi yang bersifat transparan, tanpa di landasi kepentingan pribadi.
Masing-masing pihak, yang terlibat dalam sebuah musyawarah dalam membahas, berbagai pertimbangan hendaknya memiliki jiwa sosial yang tinggi, saling menghargai dan menghormati, tidak mengedepankan ego dan ambisinya.
Jika konsideran memiliki lebih dari satu pokok pikiran, maka tiap pokok pikiran, harus di rumuskan kembali, dalam sebuah rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan dari sebuah pengertian.
Dalam sebuah konsideran sidang tidak ada yang namanya menang atau kalah, semua keputusan akhir yang di sepakati, sudah menjadi pilihan terbaik dari berbagai kajian bersama, demi tercapainya tujuan utama yang mulia.
Konsideran bersifat wajib, sebab di dalamnya memuat berbagai landasan hukum berdasarkan undang undang yang berlaku. Sehingga kedudukan konsideran sangat kuat dan tidak dapat di ganggu gugat.
Sub Topik Dalam Sebuah Konsideran
Isi dari konsideran sidang minimal ada dua dan maksimal ada lima, yaitu; menimbang, mengingat, membaca, mendengar dan memperhatikan.
Dari lima sub topik tersebut yang utama dan harus di gunakan dalam setiap keputusan adalah sub topik dalam hal menimbang dan mengikat. Sub topik menimbang berisi hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan dalam sebuah surat keputusan atau undang undang.
Dalam sub topik menimbang juga menjelaskan bahwa dengan pertimbangan tertentu di perlukan ketetapan keputusan tertentu pula, sehingga masing-masing pertimbangan memiliki solusi tersendiri dan tidak mengikat secara kaku.
Sub topik mengingat adalah bagian yang harus ada sebab di dalam bagian ini, di tuliskan nomor dari surat pengangkatan pemimpin tertinggi organisasi.
Sehingga, sangat memungkinkan untuk mengeluarkan surat keputusan yang sah dan wajib menjalankan.
Surat keputusan yang telah keluar oleh pimpinan teringgi tersebut yang nanti akan menjadi acuan bagi seluruh anggota dalam organisasi.
Karena kedudukannya yang sah dan kuat, sehingga bagi siapa saja yang menentang dan melanggar surat keputusan, dia telah membahayakan kepentingan organisasi.
Maka muncullah adanya suatu aturan yang menjelaskan adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut dengan tujuan agar yang bersangkutan tetap menjalankan peraturan dan jera karena penentangannya terhadap aturanyang berlaku.
Kenapa harus ada sanksi bagi pelanggar? Tentu saja, jika semua yang melanggar, dan tidak ada efek jera makan siapa saja bisa dengan mudah mempermainkan dan menyepelekan peraturan yang ada.
Akibatnya aturan yang ada dan susunan yang telah berjalan sebelumnya akan tergeser dan satu per satu tujuan utama suatu organisasi akan menyimpang.
Baca juga beritaku: Permainan Bola Voli: Eksistensi, Sejarah Sejak Abad 18, Induk Organisasi
Unsur Penting Dalam Konsideran Sidang
Dalam konsideran tentunya terdapat bagian-bagian penting yang harus ada dan tidak boleh terlewatkan. Sebab suatu konsideran harus memiliki bagian yang menimbang dan mengingat.
Berbagai uraian singkat dan pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan munculnya sebuah pertimbangan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.
Pokok pikiran tersebut dapat memuat berbagai unsur di antaranya unsur filosofis, juridis dan sosiologis. Pengertian dari masing-masing unsur tersebut yaitu :
Unsur Filosofis
Pada unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang terbentuk berdasarkan pertimbangan pandangan hidup bangsa dan norma-norma yang berlaku.
Unsur Sosiologis
Adalah menggambarkan bahwa peraturan yang terbentuk berfungsi sebagai kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.
Unsur Yuridis
Adalah menggambarkan bahwa peraturan yang terbentuk adalah upaya dalam mengatasi persoalan hukum dengan tetap mempertimbangkan aturan yang telah ada atau aturan yang memerlukan pembaharuan serta peraturan yang akan di resmikan.
Sedangkan mengingat di dalamnya mengandung dasar-dasar hukum pembentukan dari peraturan tersebut. Bagaimana jika peraturan perundang-undangan yang ada lebih dari satu? Jika jumlah peraturan perundang-undangan ada lebih dari satu maka perlu memperhatikan urutan pencantumannya. Maksud dari urutan pencatuman adalah urutan dari peraturan perundangan berdasarkan pasal dan ayat yang berkaitan. Apabila di temukan tingkatan pasal dan atau ayat yang sama maka harus menyusun secara kronologis berdasarkan saat undang-undang tersebut di resmikan.
Kerangka Dalam Sebuah Peraturan Perundang-undangan
Pada dasarnya peraturan perundang-undangan memiliki kerangka yang sistematis dan terarah seperti berikut :
Judul
Dalam peraturan perundang-undangan hal yang paling mendasar dalam sebuah kerangka adalah judul, pada bagian judul memuat keterangan dari jenis, nomor, tahun terbit serta nama dari peraturan.
Pembukaan
Bagian pembukaan terdiri dari beberapa rangkaian, yaitu :
Frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Sebelum penulisan jabatan, setiap peraturan perundang-undangan pentingnya mengawali dengan frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA dengan huruf kapital dan berada di tenggah margin.
Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan
Jabatan dari pembentuk peraturan perundang-undangan berada di tenggah margin dengan huruf kapital dan di akhiri dengan tanda baca titik koma (;).
Konsideran
Pada bagian konsideran dengan sub topik menimbang, memiliki pokok pikiran dari keseluruhan peraturan perundang-undangan dan penulisan tiap pokok pikiran selalu dengan huruf abjad.
Dasar Hukum
Pada bagian dasar hukum mencakup awalan kata mengingat, dasar dari pembuatan peraturan perundang-undangan wajib menulis secara sistematis.
Diktum
Bagian diktum terdiri dari kata memutuskan, menetapkan serta nama dari peraturan perundang-undangan.
Batang Tubuh
Batang tubuh memuat dari seluruh isi peraturan perundang-undangan yang dibahas berdasarkan rumusan dari berbagai pasal dari Undang Undang Dasar 1945.
Penutup
Bagian penutup adalah bagian akhir dari sebuah peraturan perundanag-undangan yang memuat rumusan dan perintah dari peraturan perundang-undangan, tanda tangan atau penetapan serta bagian akhir dari peraturan perundang-undangan.
Penjelasan
Bagian penjelasan ditambahkan apabila diperlukan saja, di dalamnya memuat berbagai penjelasan dari seluruh peraturan perundang-undangan. Maksud dari penjelasan tersebut agar norma yang berada dalam batang tubuh tidak menimbulkan kerancuan atau ketidak jelasan.
Lampiran
Bagian lampiran diberikan apabila memang peraturan perundang-undnagan tersebut membutuhkan dokumen pendukung untuk memperkuat bagian tubuh dari peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku.
Penyusun Peraturan Perungang-Undangan
Pada bagian penyusun terdiri dari :
- Sub Bagian Penyusun Peraturan Perundang-Undangan Bidang Bina Mrga, dan Bidang Cipta Karya
- Sub Bagian Penyusun Peraturan Perundang-Undangan Bidang Administrasi
Contoh Draft Konsideran Persidangan
KETETAPAN
RAPAT KERJA DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : X/III/0001/2021
TENTANG
RENCANA KERJA DAN TATA TERTIB
RAKERDA DISKOMINFO YOGYAKARTA 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Dengan segala puji atas Rahmat dan Ridho Allah SWT, Rapat Kerja Daerah DISKOMINFO Yogyakarta 2021 setelah :
Menimbang :
Bahwa demi kelancaran dan keamanan berlangsungnya pelaksanaan Rakerda DISKOMINFO Yogyakarta 2021, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja serta Tata Tertib Rapat Kerja Daerah DISKOMINFO Yogyakarta 2021
Mengingat :
AD / ART DISKOMINFO tentang Rapat Kerja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)
Memperhatikan :
Hasil Pembahasan Sidang Pleno 1 tentang Rencana Kerja dan Tata Tertib Rakerda DISKOMINFO Yogyakarta 2021, pada tanggal 1 Januari 2021 di Balai Pusat Penelitian Daerah Yogyakarta
Memutuskan :
Rencana Kerja dan Tata Tertib Rapat Kerja Daerah DISKOMINFO Yogyakarta 2021, sebagaimana terlampir. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ditemukan kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali untuk selanjutnya disempurnakan.
Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 Januari 2021
Waktu : Pukul 10.00 WIB
STEERING COMMITTEE
RAPAT KERJA DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA YOGYAKARTA
KETUA (.…………………………)
SEKERTARIS (.…………………………)
ANGGOTA (.…………………………)
Demikian sedikit penjelasan tentang Konsideran Sidang yang diterapkan di Indonesia, pada umumnya di negara-negara maju juga menerapkan konsideran sidang yang serupa.
Untuk menjaga keutuhan dan kelancaran dari tatanan negara tersebut, tentu saja diperlukan kekuatan hukum yang dapat melindungi warga negara yang berada di wilayahnya.
Hukum tersebut juga memberi jaminan keamanan selama semua peraturan yang ada dalam konsideran tersebut dipatuhi dan diindahkan.
Sehingga setiap warga negara mempunyai perlindungan hukum yang sama tanpa memandang lapisan sosial, baik golongan lemah atau golongan atas yang bersalah maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sekian dari kami, dan semoga artikel ini memberikan manfaat bagi kita semua.
